0 Kontribusi Tanaman Kacang-Kacangan
Kontribusi tanaman kacang-kacangan terhadap struktur dan kinerja perekonomian Jawa Timur, perbandingan sebelum dan sesudah krisis ekonomi (Sunyigono, 2003)
Link: http://balitkabi.litbang.deptan.go.id/perpus/detail-artikel-data6893.html
personal data
Full Name : Andrie Kisroh Sunyigono, SP., MP.
Place & Date of Birth : Banyuwangi, April 13, 1973
Address : Jl. Cendana II / BB-5 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia
Job : Teacher
Read more
Place & Date of Birth : Banyuwangi, April 13, 1973
Address : Jl. Cendana II / BB-5 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia
Job : Teacher
1 PDM_IO_04
ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA AGROINDUSTRI DI JAWA TIMUR: Kajian Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi. (Andrie Kisroh Sunyigono, Teti Sugiarti dan Ellys Fauziah, 2004)
Salah satu komponen yang memberikan sumbangan cukup besar dalam perekonomian Jawa Timur adalah agroindustri. Peranan agroindustri cukup besar dalam menyediakan input untuk sector lainnya dan menyerap output dari sector lain. Selain itu agroindustri juga berperanan besar dalam aktifitas ekspor dan mempunyai efek pengganda yang cukup berpengaruh bagi perkembangan perekonomian regional. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi transformasi structural dalam perekomian Jawa Timur yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, khususnya perubahan struktur, perilaku dan kinerja yang terjadi pada agroindustri.
Tujuan penelitian adalah: menganalisis keterkaitan dengan sektor lainnya, multiplier effect dan kinerja agroindustri sebelum dan sesudah krisis ekonomi; menentukan agroindustri unggulan; menentukan skala prioritas bagi pengembangan agroindustri dan mengidentifikasi strategi pengembangan agoindustri di Jawa Timur.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 tabel input-output yaitu: (1) Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 1994, yang digunakan untuk melihat perekonomian Jawa Timur sebelum krisis ekonomi, (2) Tabel input-output Jawa Timur tahun 2000, yang digunakan untuk menganahsis perekonomian Jawa Timur setelah terjadinya krisis ekonomi.
Data dalam tabel input-output Jawa Timur tersebut dianalisis dengan tiga pendekatan: pertama, analisis struktur dengan indikator berupa mdeks keterkaitan ke belakang dan indeks keterkaitan ke depan, kedua, analisis perilaku dengan indikator berupa pengganda output, pengganda pendapatan. dan pengganda mlai tambah, ketiga, analisis kinerja dengan indikator berupa derajat ketergantungan ekspor, dan pengganda ekspor terhadap output.
Hasil analisis struktur menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi adalah industri pemintalan dan industri kertas, barang dari kertas dan karton. Hasil analisis perilaku menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai angka pengganda tinggi adalah industri pemintalan, industri kertas, barang dari kertas dan karton dan industri makanan lainnya. Sedangkan dari hasil analisis kinerja, sector yang mempunyai peringkat tertinggi adalah industri pemintalan, industri kertas, barang dari kertas dan karton serta industri pengolahan dan pengawetan makanan.
Kelompok agroindustri yang menjadi sector unggulan adalah industri pemintalan, industri kertas, barang dari kertas dan karton serta industri makanan lainnya. Prioritas pengembangan kelompok agroindustri adalah Prioritas I: industri pemintalan dan industri kertas, barang dari kertas dan karton. Prioritas II: Industri makanan lainnya dan industri barang dari logam. Prioritas III: industri pengolahan & pengawetan makanan, industri rokok, industri penggilingan padi, industri bambu, kayu & rotan, industri minuman dan industri barang karet & plastik. Prioritas IV: industri tekstil, pakaian & kulit, industri minyak & lemak dan industri pupuk & pestisida.
Strategi pengembangan sector agroindustri di Jawa Timur dilakukan secara simultan dengan memperhatikan kelemahan pada masing sector. Adapun strategi pengembangannya adalah: Prioritas II: membina masing-masing satu aspek yaitu perilaku atau kinerja. Prioritas III: membina masing-masing dua aspek yaitu: a) struktur dan perilaku, b) struktur dan kinerja dan c) perilaku dan kinerja. Prioritas IV: membina semua aspek yang ada yaitu struktur, perilaku dan kinerja.
Selengkapnya :
http://sunyigono.files.wordpress.com/2010/12/pdm_io_04_full.doc
http://www.ziddu.com/download/13137092/PDM_IO_04_full.doc.html
0 PHB_Grameen_08
MODEL PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR BENDUNGAN NIPAH KABUPATEN SAMPANG-MADURA DENGAN POLA GRAMEEN BANK (Andrie Kisroh Sunyigono, Eni Sri Rahayuningsih, Mutmainnah, 2008)
Penelitian tentang model penguatan ekonomi masyarakat di sekitar Bendungan Nipah sangat penting karena Tingkat pendapatan petani di desa-desa Kawasan Bendungan Nipah sangat rendah berkisar antara Rp. 1.645.000 per tahun. Sehingga hampir semua pendapatan digunakan untuk keperluan konsumsi. Sebagian digunakan untuk modal usaha, itupun hanya digunakan untuk kebutuhan usaha pada saat itu saja tidak ada upaya terhadap pengembangan aktifitas usahanya. Sebagian besar petani tidak dapat menabung, karena pendapatannya habis untuk kegiatan konsumsi dan usaha. Sebagian kecil ada yang menabung dalam bentuk ternak (terutama sapi) dan perhiasan (emas). Akibatnya kurang adanya kegiatan mobilisasi dana yang berasal dari masyarakat. Aktifitas usaha masyarakat disekitar Bendungan Nipah masih homogen dan berskala kecil bahkan subsisten. Hampir 90% sektor usaha tergantung pada sektor pertanian. Dengan mulai dioperasikannya Bendungan Nipah yang membutuhkan lahan relatif luas maka banyak petani yang terancam kehilangan mata pencaharian.
Secara umum terdapat beberapa metode yang digunakana dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah Terdapat tiga metode yang digunakan, yakni : (1) wawancara semi terstruktur dan terjadwal, (2) observasi dengan pemandu dan (3) PRA (4) Studi Literatur
Kesimpulan penelitian tahun-2 adalah: (a) Kelembagaan keuangan mikro di lokasi penelitian masih belum berkembang dengan baik. Terdapat beberapa jenis kelembagaan keuangan lokal yaitu LKM formal (bank dan koperasi), LKM Non Formal (UPK PNPM dan Pokus Peternakan) dan LKM Informal (arisan, rentenir, tengkulak, ”Otok-otok” dan ”Remoh”) (b) Format kelembagaan keuangan mikro yang diharapkan masyarakat adalah: a) lebih memperhatikan aspek sosio kultural dibandingan komersial; b) prosedur dan persyaratan yang mudah dan cepat; c) menggunakan sistem tanggung renteng atau bergulir, d) prinsip bagi hasil/syariah lebih diutamakan dibandingkan prinsip ”bunga”. dan (c) Terdapat beberapa tata aturan non formal yang disepakati masyarakat dalam kelembagaan ekonomi lokal. Diantaranya adalah ada kesepakatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan prinsip saling menguntungkan bukan menetapkan bunga pinjaman diawal, sistem “otok-otok” dan “remoh” yang lebih bernuansa sosio kultural dibandingkan komersial.
Saran penelitian ini adalah: (a) Perlu adanya strategi yang holistik dan komprehensif dalam mengembangan kualitas sumberdaya manusia yang mengelola lembaga keuangan mikro, (b) Perlu ditingkatkan jalinan kerjasama yang sinergis antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Perbankan. (c) Perlu dilakukan upaya meningkatkan infrastruktur pendukung Lembaga Keuangan Mikro, seperti teknologi, sistem dan kelembagaan.
(Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo)
Selengkapnya:
http://sunyigono.files.wordpress.com/2010/12/phb_grameen_08_full.doc
http://www.ziddu.com/download/13134834/PHB_Grameen_08_full.doc.html
0 PHB_Jamu_07
PERMODELAN PENYULUHAN DALAM RANGKA PEMBUDAYAAN DAN PELESTARIAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS BUDAYA TRADISIONAL JAMU MADURA (Muh Fakhry, Gatot Poernomo, Andrie Kisroh Sunyigono, 2007)
Indonesia dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati dengan memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman dan 940 spesies di antaranya diketahui berkhasiat sebagai obat (Puslitbangtri, 1992). Namun kekayaaan tradisional tersebut banyak dimanfaatkan oleh Industri jamu skala besar. Pemanfaatan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan di Indonesia oleh industri jamu mencapai sekitar Rp 3 triliun. Bukan itu saja, bahkan menurut Agus mengutip website European Patent Office, sebanyak 37 genetic resources dan traditional knowledge Indonesia telah dipatenkan oleh perusahaan farmasi dan kosmetika Jepang di Eropa.
Di dalam negeri sendiri, industri jamu tradisional mengalami berbagai kendala. Jamu dan kothekaan Madura sebagai salah satu karya intelektual tradisional Nusantara yang terkenal kesegala penjuru dunia. terancam dengan adanya tuntutan sertifikasi HAKI. Padahal tuntutan tersebut sulit dipenuhi mengingat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.
Terdapat tiga metode yang digunakan, yakni : (1) Pertanyaan terstruktur (quesioner) (2) Tehnik Participatory Rural Apraisal dan (3) Tehnik Participatory Etnocultural Apraisal.
Kesimpulan penelitian tahun-1 adalah: (a) Masyarakat dilokasi penelitian (Desa Bragung, Dundang, Katawang Laok, Penanggungan dan Guluk-Guluk) telah mempunyai kesadaran untuk melestarikan tanaman obat keluarga (dimulai tahun 2001). Namun belum mengarah ke upaya mendapatkan hak indikasi geografis, (b) Kesadaran masyarakat akan manfaat dari tanaman obat keluarga cukup tinggi dan hingga saat ini mereka masih menggunakan kemampuan tersebut untuk melakukan tindakan prefentif dan kuratif baik untuk keluarganya sendiri maupun untuk orang lain, (c) Model penyuluhan yang sesuai dalam pelestarian budaya tradisional jamu madura adalah partisipatif dengan melibatkan kontak swadaya yang berasal dari pengurus/anggota KSM yang sudah ada dan mempunyai pengetahuan lebih baik.
Saran penelitian ini adalah: (a) Perlu adanya kelembagaan yang kuat (kelompok swadaya masyarakat) sebagai wadah untuk menuju tercapainya Hak Indikasi Geografis (IG), (b) Tahapan dalam model penyuluhan harus jelas, rinci dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dan (c) Fasilitasi dari pihak luar sangat diperlukan untuk menstimulus tumbuhnya IG Jamu Madura
(Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo)
0 PHB_Grameen_07
A MODEL OF RURAL ECONOMIC STRENGTHENING AROUND NIPAH DAM BY DEVELOPING MICRO FINANCIAL INSTITUTION
(Andrie Kisroh Sunyigono, Eni Sri Rahayuningsih, Mutmainnah, 2007)
The development of Nipah Dam caused economic and demographic problem for society around this project. This dam needs around 357.073 ha spreaded into 7 villages. It causes many people must be removed from their house and they have no land anymore. The condition of society is in poor condition, refers to low education (only in third class in Elementary school) and low income. From this phenomenon, it is important to find a good solution in society empowerment program. The economic strengthening program was needed to encourage rural people who have charactheristic unskilled labor, so they cannot easily transfer to another sector.
Many methods was used in this research. It is used qualitative and quantitative method for bencmark with technique: (a) social auditing, (b) Economic auditing, (c) Community and resources mapping and (d) Participatory Rural Appraisal. Then, the researchers tabulate, analyze and interpret the data.
Summaries of the first year research are: (a) Many villages in around Nipah Dam has potency in agriculture comodity (i.e. hay, manggo) (b) Empowerment model needs Local human resources skill (c) The potencial business in Nipah Dam are rice mile, meubelair and handycraft (d) Local substitution system in research area are barter system, Local exchange system, “arisan tradisional” system dan “gotong royong” system
Recommends of the first year research are : (a) available of partnership link from distric, sub distric and village, (b) it is needed a clearly research to know the factors were influenzed economic (c) it is needed a improvement local product competitiveness (d) Local exchanged system (gotong royong) needed a revitalize.
(Agriculture Faculty, Trunojoyo University)
Link:
http://sunyigono.files.wordpress.com/2010/12/phb_grameen_07_full.doc
0 Summary of Empowerment Research 2005 - 2007
RANGKUMAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING
(TAHUN 2005 s/d 2007)
http://sunyigono.files.wordpress.com/2010/12/rangkuman_hasil_nipah_05_06_07.doc
http://www.ziddu.com/download/13125996/rangkuman_hasil_nipah_05_06_07.doc.html
http://www.ziddu.com/download/13125996/rangkuman_hasil_nipah_05_06_07.doc.html
0 Empowerment Nipah (PHB_07)
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERGUSUR AKIBAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN NIPAH MELALUI POLA KEMITRAAN DI SAMPANG-MADURA (Andrie Kisroh Sunyigono, Eni Srirahayuningsih, Mutmainnah, 2007)
Pemberdayaan masyarakat tergusur disekitar lokasi pembangunan Bendungan Nipah sangat penting karena bendungan ini membutuhkan lahan seluas 357,073 ha yang tersebar di 7 desa sekitar. Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan atau lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya pendidikan masyarakat (rata-rata kelas 3 SD) dan rendah tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya dari berbagai pihak untuk membantu mencari solusi pemberdayaan masyarakat tersebut.
Secara umum terdapat beberapa metode yang digunakana dalam penelitian ini. Implementasi dan review model pemberdayaan menggunakan metode participatory action research. Selanjutnya untuk menemukan pola kemitraan yang partisipatif digunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melaksanakan Focus Discussion Group (FGD). Dari data yang diperoleh peneliti mentabulasi dan kemudian menganalisis dan mengintepretasikan data yang diperoleh.
Hasil yang diperoleh sampai dengan tahun-3 adalah: model pemberdayaan masyarakat, konsep pola kemitraan masyarakat tergusur secara partisipatif dan model pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi.
Kesimpulan penelitian tahun-3 adalah: (a) Karakteristik umum masyarakat pedesaan sangat variatif dan unik. Dari aspek sosial kehidupannya sangat sederhana, identik dengan religi, tingkat pendidikan yang rata-rata masih SD, sedangkan yang berperan penting antara lain; Ulama, “Blatir”, dan Pemerintah. Dari aspek Budaya terdapat dua kebudayaan. Pertama adalah kebudayaan jasmaniah dan kedua rohaniah. Dari aspek ekonomi terdapat kebun dan hutan sebagai potensi dan kekayaan terbesarnya. (b) Strategi pengembangan usaha dilakukan dengan penerapan model pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui beberapa fase kegiatan yang terbagi menjadi: Fase Inisiasi, Fase Implementasi dan Fase Pemberdayaan.
Saran penelitian ini adalah: (a) Perlu adanya ikatan komitmen yang jelas dalam bentuk role sharing antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dan stakeholder. (b) 6. Perlu dilakukan upaya memperkuat daya saing produk di suatu daerah melalui peningkatan ekonomi lokal. (c) Disarankan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran The Big Tree yaitu ulama, balter dan aparat dalam pertumbuhan perekonomian desa.
Kata Kunci: Pemberdayaan, kemitraan
0 Empowerment Nipah (PHB_06)
ABSTRACT
EMPOWERMENT MODEL OF REMOVED SOCIETY CAUSED BY NIPAH DAM DEVELOPMENT THROUGH PARTNERSHIP PROGRAM IN SAMPANG-MADURA (Andrie Kisroh Sunyigono, Suhartono, Mutmainnah, 2006)
Second Year Report
It is a second year research of empowerment model around Nipah Dam. The research on Empowerment Model of Removed Society Caused by Nipah Dam Development through partnership program in Sampang- Madura is very important, since this dam uses around 357.073 ha spreaded into 7 villages. It causes many people must be removed from their house and they have no land anymore. The condition of society is in poor condition, refers to low education (only in third class in Elementary school) and low income. From this phenomenon, it is important to find a good solution in society empowerment program.
The research used several methods. To study about society profile, it is used questionaire method and supported by available secondary data. Furhermore, to study about empowerment model, it is used Participatory Rural Appraisal (PRA) by performing a Focus Group Discussion (FGD). Then, the researchers tabulate, analyze and interpret the data.
Results of the second year research are rearrage empowerment model arrangement and concept and concept partneship link in Nipah Dam area.
Summaries of the second year research are : (a) Empowerment model needs Local human resources skill (b) Effective empowerment model needs good coordination of all parties, has certain purpose and continous socialization, capable assistances and facilitators, and also a clear program in order it easily understood, (c) partnership link needs coordination between goverment, univesity, unit and stakeholder
Recommends of the second year research are : (a) available of partnership link from distric, sub distric and village, (b) it is needed a clearly role sharing between goverment, univesity, unit and stakeholder (c) it is needed a improvement local product competitiveness.
(Faculty of Agriculture, Trunojoyo University¸ Human Resource Development Project Division, No 068/SP3/PP/DP2M/II/2006)
0 Empowerment Nipah (PHB_05)
THE EMPOWERMENT MODEL OF UNDER PRIVILEGED RURAL COMMUNITY CAUSED BY NIPAH DAM PROJECT THROUGH PARTNERSHIP PROGRAM FOR THE YEAR OF 2005-2006
ANDRIE KISROH SUNYIGONO; TETI SUGIARTI; MUTMAINNAH
It is important to hold a research on Empowerment Model of Removed Society Caused by Nipah Dam Development through partnership program in Sampang- Madura, since this dam uses around 357.073 ha spreaded into 7 villages. It causes many people must be removed from their house and they have no land anymore. The condition of society is in poor condition, refers to low education (only in third class in Elementary school) and low income. From this phenomenon, it is important to find a good solution in society empowerment program.
Commonly, there is many methods in this research. To study about society profile, it is used questionaire method and supported by available secondary data. Furhermore, to study about empowerment model, it is used Participatory Rural Appraisal (PRA) by performing a Focus Group Discussion (FGD). Then, the researchers tabulate, analyze and interpret the data.
Results of the second year research are rearrage empowerment model arrangement and concept and concept partneship link in Nipah Dam area.
Summaries of the second year research are : (a) Empowerment model needs Local human resources skill (b) Effective empowerment model needs good coordination of all parties, has certain purpose and continous socialization, capable assistances and facilitators, and also a clear program in order it easily understood, (c) partnership link needs coordination between goverment, univesity, unit and stakeholder
Recommends of the second year research are : (a) available of partnership link from distric, sub distric and village, (b) it is needed a clearly role sharing between goverment, univesity, unit and stakeholder (c) it is needed a improvement local product competitiveness.
Key word: empowerment, partnership
Published: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 3, Desember 2006 (Acreditation: 26/Dikti/KEp/2005, ISSN: 1693-252X)
0 KIPI Melbourne
Abstract
Impact of Education Decentralization toward Quality Improvement, Reduction Disparities and Regional Financial Balancing in Indonesia
Sunyigono ANDRIE KISROH, Philippines
1. INTRODUCTION
The implementation of regional autonomy, which refers to Law No. 22 and 25 in 1999 has an impact on the education sector. As one of the basic services sectors, this sector will change significantly. It is caused by implementation of decentralization of education and fiscal decentralization.
This paper aims at analyzing the implication of decentralization of education. The spesific objectives of this paper are: to analyze the effects of decentralization of education on education quality, to identify the ability of the decentralization to reduce educational disparities in provincial level and to analyze the implications of regional autonomy and fiscal decentralization to decentralization of education in Indonesia.
2. METHODOLOGY
The data used in this paper are secondary data include: APBN, APBD Provincial / District, LAKIP Depdiknas, and Renstra Depdiknas. The author also collects information that relevant to Indonesian national education condition. The area of this study covers national level starting from 2000 to 2008. The reason why author chooses this periode because it is able to cover the phase before and after implementation of decentralization of education. The study uses qualitative method to describe the phenomena and to analyze the relationship among them. Besides, the quantitative method is also used to measure the impact of decentralization on the national education.
3. FINDINGS
- The implementation of education decentralization can improve some educational indicators such as gross enrollment rate and reduced literacy rates but tend to increase the disparities of education quality between the provinces.
- Per capita block grant transfers in education budget did not fully address the education problem.
- Proportion of education budget in the region is still far from the budget allocation in accordance with the mandate of Law of National Education System.
- Composition of local education spending was dominated for most of the salaries and regular expenses rather than development expenses.
4. RECOMMENDATION
Regional financial Balancing
- Change the formula of the general allocation of funds (DAU) calculation, especially for education by entering the relevant variables such as gross enrollment rate, and level of illiteracy.
- Implementation of the mandate of the Law of National Education System, especially for the provincial education budget has not been allocated by 20% of their budget.
Quality Improvement
- Strengthen management of education services in order to encourage the quality of education through improving the good governance of educational institution.
Reduced Disparities
- Increasing the capacity of local governments and education stake holders to implement the decentralization of education especially for local government in remote areas.
- Eliminate gender disparity in elementary school and junior high school.
KEYWORDS:
Education, Decentralization, Fiscal, Disparities,
Biography of THE First Author (max 100 words)
The author was born in April 13, 1973 in Banyuwangi East Java. Now, he is pursuing PhD in Agricultural Economic in University of the Philippines Los Banos under DGHE Scholarship.
Since 2002, He is a lecturer and researcher in Department of Agribusiness Trunojoyo University. His research focused on agribusiness economic and management, community development and economic development. He held grants for research from DGHE, DIPA-IRJAT and some local governments.
His research work has been published in accredited journals such as Agritek, Wacana and Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. He was a finalist of Scientific Writing Competition in France in 2009.
0 OKTI
”GROSS NATIONAL HAPPINESS” SEBAGAI MODEL INDIKATOR PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERMARTABAT, HUMANIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
ABSTRACT
Since Gross National Product (GNP) has become an indicator of development in 1950s, so many critiques appear on that policy because the GNP only has single dimension and it cannot capture all aspects in society such as cultural, social, politic and other aspects that actually done by people. As the result, the objectives of the development policy are improper and causing many negative impacts.
Gross National Happiness (GNH) has been assumed to be able to make perfectness of the above weaknesses, because GNH has five dimensions, as follows: human resourses capital, social capital, ecological capital, economic capital, and cultural capital. Furthermore, GNH has also considered nine values in society: psychological well-being, time use, community vitality, culture, health, education, environment diversity, living standard, and governance.
There are many stimulators and opportunity factors in implementing GNH in Indonesia, because the social values has been already implemented since our ancestors, such as cooperation/helping one another, bearing together of expenses, and tolerance, etc. Aside from that, there are many threats should be faced such as high population with, of course, high heteroginity and geographic conditions as an archipelago are also considered to be difficulties in making and implementing GNH indicator.
Key words : Gross National Product, Gross National Happines, Happiness
